DBasia.news – Sriwijaya FC tengah dihadapkan dengan masalah pelik. Tim Laskar Wong Kito terancam tak bisa turun di Liga 2 2019 karena masalah finansial.
Untuk itu, pemilik saham mayoritas PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) sebagai pengelola Sriwijaya FC, Muddai Madang, merespon positif keinginan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk membeli saham miliknya. Muddai mengatakan apabila pembelian saham terwujud keikutsertaan klub berkompetisi di Liga 2 2018 bisa dipastikan.
“Saya sudah mendengar dari media massa keinginan bapak Gubernur itu. Saya tentunya sangat senang sekali, apalagi jika yang membeli sahamnya dari pemerintah provinsi, artinya SFC ini ke depannya benar-benar menjadi milik rakyat. Selama ini saya yang punya sejak jadi PT, karena saya yang danai,” kata Muddai.
Ia melanjutkan bahwa mekanisme pembeliannya tentunya tidak boleh melanggar aturan, mengingat dana APBD tidak boleh masuk ke klub profesional. Menurutnya, pembelian saham dapat dilakukan pemprov melalui Badan Usaha Milik Daerah.
“Sumsel kan punya BUMD yang bergerak di bidang olahraga, PT Jakabaring Sport City. Atau mungkin yang lain karena pemprov punya banyak BUMD, ini salah satu contohnya saja dari saya,” kata dia. Muddai bersedia menjual saham di bawah harga pasar, bahkan hingga seluruh persentase yang dimiliknya.
“Tentunya beda, jika pemprov yang beli saya akan utamakan. Harganya pun tidak komersil karena saya juga ingin Sriwijaya FC ini miliki dari dalam sendiri, jadi tidak kepentingan bisnis semata yang ada,” kata mantan Ketua KONI Sumsel ini.
Sriwijaya
Muddai Madang menjabat sebagai komisaris utama PT SOM sejak tahun 2008. Ia selama ini hanya berada di balik layar pengelolaan Sriwijaya FC, dengan posisi sebagai pemilik saham mayoritas sebanyak 88 persen, sementara 12 persen milik Yayasan Sepakbola Sriwijaya.
Ia turun tangan lantaran terjadi persoalan finansial yang cukup pelik di pertengahan tahun 2018, tepatnya di bulan Juni. Apalagi Dodi Reza melepaskan jabatan sebagai presiden klub sejak menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin.
Muddai hanya ingin menjaga eksistensi skuat Laskar Wong Kito berkompetisi di Liga 1, dengan menanggulangi persoalan gaji hingga memastikan adanya dana untuk keberangkatan tim melakoni laga tandang.
“Itulah saya gencar sekali mencari investor ketika itu, tapi karena situasi gaduh terus dan di bawah ke arah politik membuat investor mundur. Tapi saya tetap berupaya menjaga eksistensi Sriwijaya FC meski akhirnya saya juga terpukul karena tim ini juga terdegrasi. Untuk ini, saya juga meminta maaf ke pencinta Sriwijaya FC,” kata dia.
Muddai tidak dapat lagi memastikan kelangsungan Sriwijaya FC ke depannya apabila saham yang dimiliki tak kunjung laku. “Yang jelas saya sudah tidak sanggup lagi, karena ke depannya ini bakal berat. Selama saya urus saja setiap bulan pasti keluar dana untuk bayar gaji Rp 1,3 miliar dan belum lagi biaya tandang sebanyak dua kali sebulan,” katanya.
Ia berharap itu tak terjadi. Sebaliknya ingin pihak lain segera masuk membantu, mengingat Februari sudah harus memulai membangun tim. “Yang diurus ini pemain bola, mereka harus diberikan kontrak, harus digaji, harus latihan, harus tinggal di mess. Tidak boleh menganggur lama. Kita juga harus segera cari pelatihnya. Semoga saja semuanya lancar,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bakal membeli saham mayoritas milik komisaris utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang. Pemprov Sumsel bahkan mempersiapkan anggaran belanja tambahan (ABT) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumsel 2019 mendatang. Untuk tahap awal akan membeli sebanyak 51,0 persen.
“Minimal 51 persen. Tinggal bagaimana obrolannya, cocok tidak harganya, take over-nya. Kalau APBD kita mampu, ya kita ambil alih sebagian. Nanti baru kita anggarkan di ABT,” ujar Herman Deru.
