Pemegang Hak Siar Premier League Ingin Gagalkan Akuisisi Newcastle United

DBasia.news – Pengambilalihan kepemilikan Newcastle United terancam gagal. Salah satu pemegang hak siar Premier League, BeIN Sports, tak suka dengan keputusan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Newcastle selangkah lagi akan berganti pemilik. Konsorsium yang dipimpin putra mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman rela mengeluarkan dana 300 juta poundsterling untuk mengambil alih klub dari tangan Mike Ashley.

Namun BeIN Sports coba menggagalkan kesepakatan ini. Mereka menilai pemerintah Arab Saudi punya rekam jejak yang buruk terkait penyiaran Premier League secara ilegal.

Kepala Eksekutif beIN, Yousef Al-Obaidly bahkan sampai menyurati pihak Premier League dan seluruh klub peserta. Ia menilai kesepakatan ini akan mengancam kepentingan komersial salah satu liga paling populer di dunia tersebut.

Pihak BeIN menuding pemerintah Arab Saudi terlibat dalam tindakan ilegal dengan membajak siaran Premier League di masa lalu. Akuisisi Newcastle oleh anggota kerajaan Arab Saudi tentu bisa menjadi preseden yang buruk bagi para sponsor.

“Bahaya membiarkan akuisisi kepentingan pengendalian atau material di klub Premier League dengan apa yang secara efektif pemerintah Arab Saudi lakukan tidak dapat diabaikan. Mengingat masa lalu dan tindakan ilegal negara tersebut serta dampak langsungnya terhadap kepentingan komersial Liga Premier, klub anggotanya, mitra siarannya, dan sepak bola secara umum,” tulis Yousef dalam surat itu dikutip dari The Times.

“Sebagai rekan jangka panjang dan investor besar di Liga Primer, kami meminta anda untuk memikirkan dengan seksama implikasinya.”

Tindakan BeIN Sports itu sarat akan kepentingan politik. Perusahaan penyiaran tersebut berasal dari Qatar yang notabene berkonflik dengan Arab Saudi sejak 2017 silam.

Namun bukan hanya BeIN yang menolak akuisisi Newcastle. Lembaga Amnesti Internasional Inggris juga telah memberi peringatan soal rekam jejak Mohammad bin Salman yang tersangkut banyak dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.