Dua Tuntutan KPSN untuk PSSI

2 Tuntutan KPSN pada Kongres Tahunan PSSI

DBasia.news – Dua tuntutan dilahirkan oleh Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN). Tuntutan itu lahir saat menggelar diskusi bersama beberapa insan sepak bola Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/9).

Dalam daftar kehadiran peserta, sebanyak 12 Asosiasi Provinsi (Asprov), 2 Asosiasi Kota (Askot) PSSI, dan enam klub menghadiri diskusi ini. 12 Asprov PSSI tersebut meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, Lampung, Gorontalo, dan Jawa Barat.

Adapun, 2 Askot yang datang ialah Jakarta Timur dan Depok. Enam klub Liga Indonesia yang hadir ialah Madura FC, Aceh United, Persiraja Banda Aceh, Persika Karawang, PSIM Yogayakarta, dan Persiwa Wamena.

Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas kasus pengaturan skor yang melanda Liga Indonesia belakangan ini. Bertemakan ‘Menuju Sepak Bola Bersih, Berprestasi, dan Tanpa Mafia’, KPSN ingin PSSI berbenah.

KPSN menuntut dua keputusan dalam forum ini dibahas dalam Kongres Tahunan PSSI pada 20 Januari 2019 di Bali.

“Terhadap persoalan yang kita permasalahkan hari ini, masalah prestasi, sepak bola yang bersih dan anti mafia. Ini adalah merupaakan tanggung jawab semua pihak, kalau kita berbicara prestasi kita tidak bisa menyalahkan PSSI, karena ada banyak yang terlibat di dalamnya, komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan ada stakeholder yang harus juga harus terlibat, dan semua,” ujar Sabarudin Labamba selalu Ketua Asprov Sulawesi Tenggara.

“Hingga saat ini kita belum menemukan konsep dan sistem pembinaan sepak bola yang baik dan organisasi yang baik. Ini yang harus kita evaluasi terus menerus, sehingga dengan ini yang kita harapkan.”

“Dan saya kira rekomendasi yang kita dapatkan hari ini adalah bagian dari aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia, dan ini pun patut kita apresiasi dan patut kita hormati,” tuturnya.

Berikut dua tuntutan KPSN:

  1. Mengusulkan agar anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dan pengurus PSSI yang menjadi tersangka kasus match fixing untuk dipecat dengan tidak hormat di Kongres PSSI 2019.
  2. Mendorong satuan petugas anti mafia bola Polri untuk memberantas secara tuntas praktek matchfixing melalui penegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu sesuai dengan kesetaraan dalam hukum.